birohukum.pu.go.id
Biro Hukum - Kementerian Pekerjaan Umum RIBiro Hukum PU Website
http://birohukum.pu.go.id/
Biro Hukum PU Website
http://birohukum.pu.go.id/
TODAY'S RATING
>1,000,000
Date Range
HIGHEST TRAFFIC ON
Saturday
LOAD TIME
2.6 seconds
16x16
PAGES IN
THIS WEBSITE
20
SSL
EXTERNAL LINKS
70
SITE IP
222.124.202.174
LOAD TIME
2.627 sec
SCORE
6.2
Biro Hukum - Kementerian Pekerjaan Umum RI | birohukum.pu.go.id Reviews
https://birohukum.pu.go.id
Biro Hukum PU Website
Kegiatan Peningkatan SDM Bidang Perancang Peraturan Perundang-undangan | Biro Hukum - Kementerian Pekerjaan Umum
http://birohukum.pu.go.id/berita/86-kegiatan-peningkatan-sdm-bidang-perancang-peraturan-perundang-undangan.html
Tugas Pokok dan Fungsi. Kegiatan Peningkatan SDM Bidang Perancang Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan Peningkatan SDM Bidang Perancang Peraturan Perundang-undangan. 160; 1. . 2 . 3 . Kegiatan peningkatan ini dilaksanakan selama 58 (lima puluh delapan) hari kerja mulai pada tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 24 November 2011, bertempat di Balai Diklat Wilayah VI Jakarta. 4 . A . B . C . D . E . Badan Pembinaan Konstruksi&...
Bendungan Air Nipis Bengkulu | Biro Hukum - Kementerian Pekerjaan Umum
http://birohukum.pu.go.id/berita/112-bendungan-air-nipis.html
Tugas Pokok dan Fungsi. Bendungan Air Nipis Bengkulu. Bendungan Air Nipis Bengkulu. Bendungan Air Nipis Bengkulu, Andalan Irigasi Yang Mulai Terpinggirkan. Permasalahan muncul ketika ada peralihan fungsi air untuk pengairan persawahan diganti dengan fungsi lain yaitu perikanan darat dan peralihan fungsi sawah. Permasalahan tersebut dapat diurai sebagai berikut:. 1 Minapolitan. Selain Bendungan air Nipis, proyek yang kami lihat di lapangan juga mengenai bendungan suplesi. Pembangunan bendungan supl...
Pemahaman Penanganan Perkara Bagi Satker Dalam Menangani Perkara Hukum | Biro Hukum - Kementerian Pekerjaan Umum
http://birohukum.pu.go.id/berita/84-pemahaman-penanganan-perkara-bagi-satker-dalam-menangani-perkara-hukum.html
Tugas Pokok dan Fungsi. Pemahaman Penanganan Perkara Bagi Satker Dalam Menangani Perkara Hukum. Pemahaman Penanganan Perkara Bagi Satker Dalam Menangani Perkara Hukum. Landasan dalam penyelenggaraan infrastruktur bidang pekerjaan umum, digambarkan dalam bentuk sebuah bangunan, dimana undang undang tata ruang sebagai atapnya, undang-undang sektor sebagai pilar dan undang-undang jasa konstruksi sebagai pondasinya. Bernur Kepala Daerah sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah. 160; Menyangkut pengamanan pen...
Perpustakaan Biro Hukum - Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia
http://birohukum.pu.go.id/pustaka
Risalah Pembahasan Peraturan Perundang-Undangan. Menurut Anda, website ini:. Supremasi Hukum Untuk Pembangunan Infrastruktur ke-PU-an, Edisi 5 Tahun III. Majalah Yustisia Edisi 5 Tahun III ini membahas antara lain mengenai Dinamika makna sebuah keputusan Tata Usaha Negara . Dalam tata kelola pemerintah . ( selengkapnya. Supremasi Hukum Untuk Pembangunan Infrastruktur ke-PU-an, Edisi 4 Tahun II. Supremasi Hukum Untuk Pembangunan Infrastruktur ke-PU-an, Edisi 3 Tahun II. Scientology, A New Slant On Life.
Produk Hukum | Biro Hukum - Kementerian Pekerjaan Umum
http://birohukum.pu.go.id/produk-hukum.html
Tugas Pokok dan Fungsi. JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM. Pencarian Data Produk Hukum :. Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri Oleh Badan Usaha. Peraturan ini masih berlaku. Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Peraturan ini masih berlaku. Petunjuk Penyelesaian Likuidasi Naamloze Venootschap Volkshuisvesting. Telah MENCABUT peraturan lain pada 22 Juni 2016. Peraturan ini MENCABUT Permen PUPR No....
TOTAL PAGES IN THIS WEBSITE
20
Sekretariat Jenderal
http://setjen.pu.go.id/menu/42/organisasi
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT. Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri. Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata laksana. Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan. Pusat Data dan Teknologi Informasi. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan. RENSTRA 2015 - 2019. Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE). Loket Pelayanan Informasi Peta. Kilas informasi (0) :. Kebijakan / Peraturan PUPR. RENSTRA 2015 - 2019. Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE). Gedung Utama Lantai 1.
Sekretariat Jenderal
http://setjen.pu.go.id/menu/32/loket-pelayanan-informasi-peta
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT. Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri. Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata laksana. Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan. Pusat Data dan Teknologi Informasi. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan. RENSTRA 2015 - 2019. Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE). Loket Pelayanan Informasi Peta. Kilas informasi (0) :. Kebijakan / Peraturan PUPR. Loket Pelayanan Informasi Peta. RENSTRA 2015 - 2019. Gedung Utama Lantai 1.
Sekretariat Jenderal
http://setjen.pu.go.id/menu/11/publikasi
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT. Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri. Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata laksana. Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan. Pusat Data dan Teknologi Informasi. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan. RENSTRA 2015 - 2019. Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE). Loket Pelayanan Informasi Peta. Kilas informasi (0) :. Kebijakan / Peraturan PUPR. Majalah KIPRAH dapat diakses melalui http:/ kiprah.pu.go.id. Jl Patimura No 20.
Sekretariat Jenderal
http://setjen.pu.go.id/menu/22/biro-hukum
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT. Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri. Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata laksana. Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan. Pusat Data dan Teknologi Informasi. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan. RENSTRA 2015 - 2019. Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE). Loket Pelayanan Informasi Peta. Kilas informasi (0) :. Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:. D pelaksanaan penyebarluasan informasi, dokumentasi dan produk hukum;.
Sekretariat Jenderal
http://setjen.pu.go.id/menu/34/sigi-pupr
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT. Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri. Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata laksana. Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan. Pusat Data dan Teknologi Informasi. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan. RENSTRA 2015 - 2019. Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE). Loket Pelayanan Informasi Peta. Kilas informasi (0) :. Kebijakan / Peraturan PUPR. Sistem Informasi Geografis Infrastruktur Pekerjaan Umum (SIGI-PU) merupakan se...
Sekretariat Jenderal
http://setjen.pu.go.id/menu/29/sistem-informasi-kehadiran
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT. Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri. Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata laksana. Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan. Pusat Data dan Teknologi Informasi. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan. RENSTRA 2015 - 2019. Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE). Loket Pelayanan Informasi Peta. Kilas informasi (0) :. Kebijakan / Peraturan PUPR. RENSTRA 2015 - 2019. Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE). Gedung Utama Lantai 1.
Sekretariat Jenderal
http://setjen.pu.go.id/menu/15/tugas---fungsi
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT. Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri. Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata laksana. Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan. Pusat Data dan Teknologi Informasi. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan. RENSTRA 2015 - 2019. Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE). Loket Pelayanan Informasi Peta. Kilas informasi (0) :. Kebijakan / Peraturan PUPR. Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:. RENSTRA 2015 - 2019. Jl Patimur...
Sekretariat Jenderal
http://setjen.pu.go.id/gallery/video
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT. Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri. Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata laksana. Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan. Pusat Data dan Teknologi Informasi. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan. RENSTRA 2015 - 2019. Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE). Loket Pelayanan Informasi Peta. Kilas informasi (0) :. Kebijakan / Peraturan PUPR. RENSTRA 2015 - 2019. Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE). Gedung Utama Lantai 1.
Sekretariat Jenderal
http://setjen.pu.go.id/sitemap
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT. Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri. Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata laksana. Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan. Pusat Data dan Teknologi Informasi. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan. RENSTRA 2015 - 2019. Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE). Loket Pelayanan Informasi Peta. Kilas informasi (0) :. Kebijakan / Peraturan PUPR. Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri. RENSTRA 2015 - 2019.
Sekretariat Jenderal
http://setjen.pu.go.id/menu/30/renstra-2015---2019
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT. Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri. Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata laksana. Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan. Pusat Data dan Teknologi Informasi. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan. RENSTRA 2015 - 2019. Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE). Loket Pelayanan Informasi Peta. Kilas informasi (0) :. Kebijakan / Peraturan PUPR. RENSTRA 2015 - 2019. RENSTRA 2015 - 2019. Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE).
TOTAL LINKS TO THIS WEBSITE
70
BIRO HUBUNGAN LUAR NEGERI
BIRO HUBUNGAN LUAR NEGERI. Final Edaran Ke-3 WSJ Jepang. Nomor : 0009-00-H Jakarta, 8 Januari 2015. Perihal : Edaran ke-3 Jambore Dunia ke-23. Para Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka. Hari , tanggal : Jumat, 27 Februari 2015. Pukul : 17.00 WIB. Melalui alamat : Biro Hubungan Luar Negeri Kwarnas. Jl Merdeka Timur No. 6 Jakarta 10110. Demikian disampaikan, atas perhatian kakak diucapkan terimakasih. Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. Drs Yudi Suyoto, MM. Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. Perihal : E...
JDIH - Biro Hukum Bappenas
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi downlaod. Template SK Menteri, SK Sesmen, SK Deputi TA 2018 download. PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR. 2/JUKLAK/SESMEN/10/2017 TENTANG PENELAAHAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas. Tim Redaksi Biro Hukum. Visi, Misi, dan Struktur Organisasi Tim Redaksi Biro Hukum. Visi, Misi, dan Struktur Organisasi Tim Perpustakaan Biro Hukum. Implementasi Peme...
Index of /
Biro Hukum dan HAM – Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
Biro Hukum dan HAM. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Rencana Kegiatan Tahunan (RKT). LKPJ (Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban). Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ramah Tamah Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Ramah Tamah Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dengan Gubernur Jawa Barat beserta Semua Pegawai di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Outing Biro Hukum dan HAM.
Biro Hukum | Pemerintah Daerah - Daerah Istimewa Yogyakarta
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ANGGOTA LEMBAGA OMBUDSMAN DIY. 20 Maret 2017 50/TIM/2017 Pembentukan Tim. Pembentukan TIM Evaluasi Alih Status Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 3 April 2017 11/SEKDA/IV/2017 Keputusan Sekda. Pembentukan TIM Pelaksana Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah istimewa Yogyakarta Tahun 2017. 4 April 2017 82/KEP/2017 Keputusan Gubernur. Harga Sewa Sebagian Bangunan Milik Daerah yang terletak di Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta.
Biro Hukum - Kementerian Pekerjaan Umum RI
Tugas Pokok dan Fungsi. Diskusi Publik Dewan Sengketa Bidang Konstruksi. Kementerian PUPR menangani infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur yang terpadu, efektif, dan efisien, dengan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan. Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. KONSULTASI DAN BIMBINGAN HUKUM. Penyebaran Peraturan Per-UU-an Bidang PUPR dan Terkait.
Beranda - Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bali Clean and Green. Situs ini merupakan situs resmi Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali. Situs ini memuat data dan informasi-informasi produk hukum baik produk hukum pusat maupun daerah. Disamping itu, situs ini memuat pula informasi mengenai buku-buku referensi tentang hukum yang dimiliki oleh Biro Hukum dan HAM Provinsi Bali. Juga memberikan peran aktif kepada m . [ Lebih lanjut. Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SISKUM). Diterbitkan : 28/10/2010 02:23:16.
birohukumrickygunadi.blogspot.com
BIRO HUKUM PERJANJIAN RICKSANDCO
BIRO HUKUM PERJANJIAN RICKSANDCO. Untuk konsultasi hukum bisa e mail ke : ricky.gnd@gmail.com, Biaya konsultasi tergantung kesulitan masalah, dan dillakukan via transfer Bank BCA, (harap beri kabar secepatnya jika telah menstransfer agar segera mendapat solusi hukum dari kami). For service in English. Http:/ ricksandcolawfirm.blogspot.com/. Kami adalah Konsultan Hukum yang khusus menangani masalah Hukum:. Jika anda melakukan kegiatan usaha atau praktisi bisnis. Sejalan dengan waktu, kami melihat bahwa se...
Selamat Datang di Website Resmi Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Bali
Senin Pon, 17 Agustus 2015 10:39 WITA. Jl Basuki Rachmat Niti Mandala Renon, Bali. 62 361 - 224671 ext 503 (Hotline). BALI CLEAN and GREEN. Tabloid Bali Mandara Lainnya. I Nyoman Andi Wirawan. Pengembalian Uang PT. FMS. Rekrutmen pendamping desa untk program gerbang sadu. Chatting Support 1 :. Chatting Support 2 :. Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player. Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player. Jumat , 14 Agustus 2015. Jumat , 14 Agustus 2015.
Biro Humas Jateng |
Loncat ke konten utama. Kami siap membantu Saudara. MBoten Korupsi, mBoten Ngapusi. Sudah lihat FaQs (Frequently ask Questions)? Banyak pertanyaan yang sudah terjawab disana. Terdapat banyak dokumen dan artikel yang Anda butuhkan. Masukkan kata kunci terkait. Sampaikan masalah Anda, kami akan mencari solusinya pada kesempatan pertama. Gubernur berikan bantuan kepada SD tawangmangu Negeri 02. Gubernur tinjau samsat Karanganyar. Gubernur mengajar di SMA N 1 Karanganyar. Gubernur sidak jembatan timbang Klepu.
Biro Humas Prov. Jatim
Senin, 19 Maret 2018. Dekranasda Berkontribusi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Jatim. Kredibilitas, Kunci Penting Seorang Juru Bicara. Sekdaprov Minta Pendataan Survey Penyusunan Disagregasi PMTB Libatkan Masyarakat. Jatim Perluas Kerjasama dengan Denmark. Sekda se Jatim Diminta Lakukan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik. Gubernur Soekarwo Lantik Empat Penjabat Bupati. Sekdaprov Sukardi Optimis Ponpes Terus Berkembang di era Globalisasi. Pemprov Jatim Dorong Peningkatan Pembangunan Daerah Lewat Pariwisata.